
Komisi III DPR RI terus mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset dan dipastikan ditargetkan rampung paling lambat dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Desember 2026.
Dengan waktu efektif sekitar 8 minggu masa sidang, seluruh tahapan akan dikebut mulai dari penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, hingga pengambilan keputusan tingkat I dan II.
Penyerapan aspirasi masyarakat juga telah dilakukan secara intensif melalui 35 kali RDPU, 3 kunjungan kerja ke daerah, serta berbagai masukan tertulis. Mayoritas masyarakat mendukung RUU Perampasan Aset, dengan harapan aturan ini disusun secara cermat dan tetap mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pemberantasan korupsi.
Kami kawal agar RUU Perampasan Aset rampung tepat waktu, berkualitas, dan berpihak pada kepastian hukum.
